Tabungan Firdaus iB

Selengkapnya »

Kini Nasabah Bank Aceh Syariah dapat melakukan transfer & tarik tunai di puluhan ribu mesin ATM termasuk BCA

Selengkapnya »

Inklusi Keuangan untuk semua

Selengkapnya »

Produk RAHN PT Bank Aceh Syariah

Solusi Tepat Dana Cepat Sesuai Syariah Selengkapnya »

HUT PT Bank Aceh Syariah ke-46

Berubah Bersama Selengkapnya »

 

Category Archives: Berita Ekonomi & Perbankan

Pemerintah Sabang Salurkan Dana Geunaseh Untuk Anak Melalui Bank Aceh


Pemerintah Kota Sabang menyelenggarakan acara Launching dan Penyaluran Dana Gerakan Untuk Anak Sehat (Geunaseh) Sabang tanggal 10 Oktober 2019 di Kota Sabang. Penyaluran tersebut dilakukan dalam upaya untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting di wilayah kota Sabang. Bantuan dari program ini diharapkan bisa menjadi penopang pendapatan keluarga penerima untuk digunakan memenuhi kebutuhan dasar anak.

Acara tersebut dihadiri oleh Walikota Sabang, seluruh Forkompimda Sabang, Pimpinan dan karyawan/ti Bank Aceh KC Sabang, Direktur Unicef Indonesia Mrs Debora dari Jakarta dan pewakilan penerima bantuan.

Pemberian dana tersebut diperuntukkan bagi anak usia 0 sd 6 tahun sebesar Rp.150.000 per bulan yg penyaluran melalui via rekening Bank Aceh dengan total 4.000 lebih rekening.

BAS Lanjutkan Pembiayaan ke Perempuan Prasejahtera

BANDA ACEH – Bank Aceh Syariah (BAS) kembali gulirkan pembiayaan untuk kelompok perempuan prasejahtera melalui Koperasi Mitra Dhuafa (Komida). Penyaluran pembiayaan itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup ribuan masyarakat Aceh.

Direktur Utama BAS, Haizir Sulaiman melalui Pemimpin Divisi Corporate Secretary, Muslim AR mengatakan, keterbatasan lapangan pekerjaan dan modal menjadi penyebab kemiskinan. Penyediaan dan kemudahan akses modal dan keterampilan menjadi solusi bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama bagi kaum perempuan yang produktif. “Selain membantu pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, penyaluran pembiayaan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di berbagai sektor usaha serta mendorong inklusi keuangan bagi mereka yang belum memiliki akses kepada perbankan,” katanya di sela-sela  center meeting Komida di Meunasah Papeun, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, kepada Serambi, Senin (25/8).

Pemimpin PT Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional, Fadhil Ilyas menambahkan, program kemitraan ini merupakan komitmen pihaknya untuk turut serta dalam program pengentasan kemiskinan. “Kami akan mensinergikan program dengan sejumlah pihak, baik pemerintah maupun swasta yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Manager Regional A Komida, Muhammad Yusuf, mengatakan penyaluran pembiayaan oleh Komida mengadopsi konsep Grameen Bank yang dirintis Muhammad Yunus, peraih nobel perdamaian di tahun 2006.  Pembiayaan dikhususkan pada sektor produktif dan peningkatan kualitas hidup seperti, sanitasi, pendidikan, instalasi listrik, dan renovasi, sehingga membantu mereka untuk mengembangkan usaha keluarga, agar mampu keluar dari kemiskinan.

“Penerimanya adalah kelompok perempuan pra sejahtera terdiri dari 5-10 orang. Untuk saat ini program ini telah menyentuh lebih dari  8.000 kelompok perempuan atau setara dengan 40.000 pengusaha ultra mikro dan mikro yang tersebar 16 kabupaten dan kota di Aceh,” sebutnya.

Plafond yang diberikan mulai Rp 500 ribu hingga Rp 30 juta dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Menurutnya penyaluran pembiayaan tidak hanya bersifat transaksional, tapi juga dilakukan pembinaan melalui pertemuan rutin yang digelar seminggu sekali bagi setiap kelompok.

Penyaluran pembiayaan sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan dan menekan tingkat kemisikinan kaum perempuan dan indikator kemiskinan yang digunakan adalah progress out of poverty index (PPI). Lalu, mereka yang berhak menerima pembiayaan adalah kaum perempuan yang memiliki PPI di bawah nilai 70. “Kami menggunakan indikator tingkat kemiskinan. Umumnya, indeks mengalami peningkatan pasca memperoleh pembiayaan,” papar Yusuf.

Yusuf mengatakan, penyaluran pembiayaan ini merupakan lanjutan dari program kerja sama antara Bank Aceh Syariah dan Komida yang telah berjalan sejak 2006. Komida memulai aktivitasnya melalui penyaluran pembiayaan untuk korban tsunami di Aceh dengan membuka kantor cabang pertama di Darussalam, Banda Aceh. “Komida lahir dan besar di Aceh dan apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada Bank Aceh Syariah yang telah menjadi pelopor bagi dukungan materil Komida sejak 13 tahun lalu,” ujarnya sambil menambahkan bahwa saat ini Komida memiliki 271 cabang di 34 provinsi dan anggotanya mencapai 600 ribu lebih.

Ketua KPK Saksikan MoU Pemko-Bank Aceh

Pemerintah Kota Banda Aceh bersepakat untuk bekerja sama dengan Bank Aceh Syariah. Dokumen kesepakatan bersama terkait optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu diteken oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Dirut Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman.

Berlangsung di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligo Aceh, Selasa (27/8), prosesi tersebut turut disaksikan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Agus Raharjo. Di tempat yang sama, KPK juga memfasilitasi penandatanganan MoU antara para kepala daerah se-Aceh dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh.

Ketua KPK Agus Raharjo dalam amanatnya mengatakan KPK memiliki tiga tugas utama yaitu koordinasi dan supervisi, pencegahan, dan penindakan. “Dan kegiatan pada hari ini merupakan salah satu dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang kita lakukan di lingkungan pemerintah daerah,” katanya.

Dijelaskan, MoU yang difasilitasi pihaknya tersebut untuk  peningkatan penerimaan PAD, peningkatan penerimaan pajak, dan pengelolaan aset negara di tingkat pemerintah daerah. Lewat kerja sama itu, ia mengharapkan dukungan para pihak untuk terus meningkatkan penerimaan negara.

Usai penandatanganan MoU, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menjelaskan, maksud dari kesepakatan bersama dengan Bank Aceh Syariah dalam rangka mensinergikan langkah  untuk mengoptimalkan penerimaan PAD Banda Aceh. “Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh,” katanya.

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama yang berlaku selama tiga tahun itu meliputi pemberian layanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah yang lebih efisien dan efektif dengan berpedoman pada prinsip-prinsip good corporate governance. “Kemudian koordinasi penerimaan PAD Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangan para pihak.” Ia menambahkan, pelaksanaan MoU tersebut akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama oleh kedua belah pihak. “Dalam pelaksanaannya nanti, perjanjian kerjasamanya dapat dikuasakan kepada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh dan dan Pemimpin Cabang Bank Aceh Syariah Banda Aceh,” katanya lagi.

Sementara dengan Kanwil DJP Aceh, ia dan 22 kepala daerah lainnya bersepakat untuk bekerjasama terkait peningkatan PAD dari sektor pajak. “Kita juga sepakat untuk memanfaatkan data dan informasi pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Kemudian dengan Kanwil BPN Aceh, pihaknya akan berkerjasama dalam bidang pertahanan terutama menyangkut aset daerah. “Tujuannya untuk mengnyinergikan tugas dan fungsi para pihak dalam pendaftaran tanah dan penanganan permasalahan tanah milik daerah, serta perihal pemanfaatannya,” pungkasnya seraya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah memfasilitasi penandatanganan ketiga MoU dimaksud.
Selain dihadiri oleh 23 bupati/wali kota se-Aceh beserta Sekda dan Kepala OPD terkait, turut hadir di sana, Sesditjen Bukcapil Kemendagri RI Gede Suratnya, Sekda Aceh Taqwallah, Plt Kakanwil DJP Aceh Ihsan Priyawibawa, dan Kakanwil BPN Aceh Agustyarsyah, serta sejumlah pejabat lainnya

Bank Aceh Syariah Jalin Kerja Sama Dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh

Banda Aceh— PT. Bank Aceh Syariah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pemda) dengan menerapkan Sistem SP2D Online.

Sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online merupakan suatu layanan yang berfungsi mengintegrasikan data keuangan pemda dengan sistem Bank Aceh Syariah.
Kerja sama pengembangan Sistem SP2D Online ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) “Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Koneksi Transaksi Keuangan Antara Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan Aplikasi Simda Keuangan Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah” di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (7/5/2019). MoU ditandantangani oleh Kepala BPKP Aceh Bapak Ikhwan Mulyawan dengan Bupati/Walikota se-Aceh bersama masing-masing Pemimpin Cabang Bank Aceh Syariah disaksikan oleh Plt. Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah dan Direktur Utama Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman.

SP2D Online sebagai bagian dari program Bank Aceh Syariah merupakan pengembangan dari cash management system (CMS) yang juga telah di launching beberapa waktu lalu. Dengan sistem ini data keuangan Pemda dapat diintegrasikan dengan data bank pengelola RKUD memberikan kemudahan bagi pemda dalam mewujudkan transparansi publik melalui sistem elektronik, serta memudahkan dalam efisiensi waktu dalam pengelolaan dana termasuk penyaluran kepada pihak ketiga

sistem SP2D Online dapat dimanfaatkan khusus oleh pemda yang telah menjalankan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Aceh Syariah serta menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) yang dikembangkan oleh BPKP. “Bank Aceh Syariah siap mendukung Pemerintah Daerah dengan memberikan kemudahan layanan dan solusi transaksi non tunai (cashless) dengan jaringan yang luas, sekaligus mendukung program pemerintah dalam reformasi birokrasi.” Kata Direktur Utama Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman

Bank Aceh Syariah Sosialisasikan Gerakan Nontunai

BANDA ACEH - Bank Aceh Syariah KC Sabang dan Pemerintah Kota (Pemko) Sabang mensosialisasikan gerakan nontunai dan cash management system di Mata Ie Resort, Sabang, Senin (29/4). Kegiatan ini diikuti sekitar 30 instansi di lingkungan Pemko Sabang yang bertujuan agar transaksi non tunai dapat diimplementasikan secara menyeluruh dalam upaya mewujudkan good government berbasis teknologi sehingga pengelolaan APBD Kota Sabang dapat dilakukan secara cepat, tepat, aman, dan efisien.

Asisten II Pemerintah Kota Sabang, Drs Kamaruddin mewakili Wali Kota Sabang dalam sambutannya menyampaikan, dengan diadakan sosialisasi ini maka ke depan proses pembiayaan dan pembayaran APBD Sabang dapat dilakukan secara cepat, tepat, aman, efisien, dan mencegah terjadinya korupsi.

Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman menyeluruh dalam upaya mewujudkan good goverment berbasis teknologi informasi. “Tentu dalam pelaksanaannya transaksi non tunai ini harus diikuti, dan dilakukan secara bertahap seiring dengan perkembangan teknologi yang mengalami perubahan secara signifikan seperti tata kelola keuangan secara online,” sebutnya.

Sementara Pemimpin PT Bank Aceh Syariah KC Sabang, Teuku Zulfikar mengatakan, Bank Aceh Syariah sebagai bank milik Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Sabang merupakan mitra strategis yang harus diakomodir segala kebutuhannya. Di antaranya, sistem penerimaan pendapatan daerah dan transaksi pembayaran yang saat ini mengarah kepada transaksi non tunai dengan tren penggunaan internet dengan aplikasi digital banking, dan cash management system.

Dikatakan, Bank Aceh Syariah juga terus melakukan inovasi-inovasi guna memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menerapkan upaya prudential banking dan pelayanan. Selain itu juga menciptakan inovasi produk serta terus memperluas jangkauan pelayanannya untuk membuka akses perbankan yang lebih besar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sosialisasi yang berlangsung sehari ini dihadiri oleh seluruh kepala dinas dan bendaharawan di lingkungan Pemko Sabang. Narasumber yang dihadirkan yaitu dari Dinas Keuangan Aceh dan PT Bank Aceh Syariah.

Annual Report PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018

LAPORAN TAHUNAN BANK ACEH 2018

PT Bank Aceh Syariah Buka Kantor Kas di Kecamatan Bintang

TAKENGON – PT Bank Aceh Syariah, resmi membuka operasional Kantor Kas di Kecamatan Bintang, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Dioperasikannya kantor kas tersebut, ditandai dengan proses pemotongan pita oleh Bupati Aceh Tengah, Shabela Abubakar yang diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, H.Harun Manzola, SE, MM didampingi Kepala Cabang PT. Bank Aceh Syariah, Cabang Takengon, Jamaluddin, Selasa (8/ 1/2019).

Kepala Cabang Bank Aceh Syariah Takengon, Jamaluddin menyebutkan, dengan peresmian kantor kas di Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, sehingga PT Bank Aceh Syariah, telah memiliki empat kantor kas diKabupaten Aceh Tengah. “Sebelumnya Bank Aceh, sudah memiliki kantor kas di Kecamatan Celala, Kecamatan Ketol dan PasarPaya Ilang, sehingga dengan adanya peresmian Kantor Kas Bintang, jumlah kantor kas menjadi empat unit,” kata Jamaluddin.

Menurut Kepala Cabang ini, dibukanya kantor kas di Bintang, sehingga dapat membantu perekonomian serta memudahkan transaksi warga di Kecamatan Bintang dan sekitarnya. “Jadi, warga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk melakukan transaksi keuangan ke Kota Takengon. Karena sudah ada kantor Kas di Kecamatan Bintang, sehingga petugas kami bisa langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskan, di Kabupaten Aceh Tengah, PT Bank Aceh Syariah, telah memiliki sembilan jaringan kantor. Satu Kantor Cabang, Lima Kantor Cabang Pembantu (Capem) dan empat Kantor Kas. dan juga sudah memiliki satu unit mobil kas keliling yang akan melayani nasabah di pasar-pasar serta pusatpusat keramaian ujarnya. Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tengah, H. Harun Manzola, SE MM, mengungkapkan, kawasan Kecamatan Bintang, merupakan daerah pertanian dan perkebunan sehingga transaksi lebih banyak dilakukan di Kota Takengon. Tapi, dengan adanya Kas Bank Aceh Syariah bisa langsung melakukan transaksi keuangan di kecamatan Bintang.

Disamping itu, dengan diresmikannya Operasional Kantor Kas Bank Aceh Syariah, juga bisa membantumasyarakat mengembangkan usahanya. “Bukan hanya menghimpun dana, tetapi menyalurkan dana kepada pengusaha dan masyarakatyang ingin mengembangkan usahanya,” sebut Harun Manzola. Pada kesempatan tersebut PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon juga menyantuni anak yatim yang ada sekitar Kantor Kas Bintang berupa bea siswa dalam bentuk tabungan yang diserahkan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan,didampingi Pimpinan Cabang dan Wakil Pimpinan Bank Aceh SyariahTakengonbesertaunsur Muspika Kecamatan Bintang.

85 Ribu ATM Berlogo GPN Diterbitkan Oleh Bank Aceh Syariah Hingga Desember 2018

BANDA ACEH – PT Bank Aceh Syariah sudah menerbitkan 85.835 kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang didistribusikan kepada nasabah hingga Desember 2018.

“Sejak dilaunching Oktober lalu di Banda Aceh, kita sudah realisasikan kartu ATM yang reguler dengan kartu ATM berlogo GPN dengan capaian hampir 30 persen dari yang diwajibkan oleh BI per Desember 2018,” kata Corporate Secretary PT Bank Aceh Syariah, Amal Hasan kepada Serambi, Selasa (8/1).

Dikatakan, secara bertahap pada tahun ini pihaknya menargetkan sekitar 295 ribu kartu ATM akan diganti berlogo GPN. Pihaknya melalui kantor cabang yang ada di seluruh Aceh terus melakukan sosialisasi terkait GPN ini, agar terget tersebut dapat tercapai.

“Kita beritahukan kepada masyarakat tentang penukaran kartu ATM dengan kartu berlogo GPN. Sosialisasi yang kita lakukan berupa pengumuman-pengumuman, serta media informasi lainnya yang disampaikan ke masyarakat,” ujar Amal.

Dia menambahkan, sejauh ini respon nasabah Bank Aceh Syariah cukup antusias untuk menukarkan ATM ke kartu berlogo GPN. Amal Hasan mengaku respon yang diterima pihaknya dari segi pemanfaatan kartu hingga saat ini tidak ada masalah. Namun, ada beberapa nasabah yang belum menerima informasi ini secara utuh karena kondisi wilayah yang jauh.

“Dalam hal ini kita sudah minta teman-teman di kantor cabang, baik itu kantor kas maupun mobil kas untuk selalu menyosialisasikan agar nasabah segera melakukan penggantian ke kartu berlogo GPN,” kata Amal Hasan.

Bagi nasabah yang belum menukarkan ATM-nya ke kartu berlogo GPN, maka dapat datang langsung ke seluruh kantor cabang Bank Aceh Syariah yang ada di Aceh. Nasabah hanya diminta untuk mengisi formulir yang sudah disediakan, dan menandatanganinya, serta juga membawa buku tabungan.

“Tidak ada yang sulit, kita permudah. Termasuk kita juga menggunakan sistem jemput bola dengan menginformasikan melalui bendaharawan bagi PNS, dan masyarakat di pedesaan kita minta mobil-mobil kas untuk mengunjungi wilayah tersebut,” demikian Amal Hasan.

Seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Zainal Arifin Lubis menyampaikan beberapa manfaat dengan diberlakukannya GPN, yaitu efisiensi sistem pembayaran yang dapat dicapai melalui sharing infrastruktur, dan perluasan akses sistem pembayaran melalui peningkatan interkoneksi dan interoperabilitas.

Di samping itu juga peningkatan keamanan dengan penggunaan standar teknologi berstandar internasional akan meningkatkan perlindungan konsumen. Selain itu, keamanan nasional melalui kemandirian sistem pembayaran nasional dengan pemrosesan secara domestik, dan penyediaan data serta informasi transaksi sistem pembayaran ritel nasional yang komprehensif.

Ia menjelaskan, GPN adalah sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi nontunai pada semua intrumen bank dalam satu sistem pembayaran.

“Sehingga masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC dari bank yang sama dengan kartu yang dimiliki, karena semua kartu yang diterbitkan oleh penerbit domestik dapat terhubung dengan satu mesin EDC,” sebutnya

DHARMA WANITA PT. BANK ACEH SYARIAH GELAR TURNAMENT VOLLY

Dharma Wanita PT.Bank Aceh Syariah gelar pertandingan Volly.

Acara Volly Dharma Wanita yang ke-7 berlangsung di Takengon tanggal 28 Juli 2018 sebagai tuan rumah PT Bank Aceh Syariah Cabang Takengon yang merupakan juara umum tahun 2017.

Acara dibuka oleh Plt. Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah Bapak Haizir Sulaiman dihadiri oleh Direktur Operasional Bapak Rusydi M.Adam, seluruh Pemimpin Cabang dan persatuan Dharma Wanita seluruh PT Bank Aceh Syariah sebagai peserta Olahraga Volly.

Acara berlangsung ramai dan semakin mempererat silaturrahmi antara keluarga besar PT. Bank Aceh Syariah. Para direksi dan pemimpin cabang juga ikut berpartisipasi pada pertandingan volly.

Acara penutupan sekaligus pembagian hadiah dilakukan di hari yang sama pada malam hari bertempat di Gedung Olah dan Seni Takengon.

Terpilih para juara sebagai berikut:
Juara Umum: Dharma Wanita Kantor Pusat Operasional
Juara 2: Dharma Wanita KC Takengon
Juara 3 bersama: Dharma Wanita KC Lhokseumawe dan KC Sigli
Juara Favorit: Dharma Wanita KC Sinabang.

Bank Aceh Syariah KC Kuala Simpang Bersama Pemkab Aceh Tamiang “Go Live Cash Management System (CMS)”

Dalam rangka mendukung penerapan Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) dalam lingkup pemerintahan sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri no. 910/1866/SB tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, Bank Aceh sebagai pemberi fasilitas menerapkan implementasi aplikasi CMS (Cash Management System) untuk pelaksanaan transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gerakan ini ditujukan kepada pemerintah daerah, agar bendahara pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk menggunakan fasilitas Cash Management System yang difasilitasi oleh PT. Bank Aceh Syariah selaku bank daerah.

Kemarin hari Senin Tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Aula Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Bank Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang meluncurkan program Go Live Cash Management System. Turut Hadir Tim Kantor Pusat Bank Aceh Syariah Divisi Treasury dan Divisi Teknologi Infomrasi serta Bapak Muhammadsyah selaku Pemimpin Bank Aceh KC Kuala Simpang. Dari pihak Pemerintah Kabuapten Aceh Tamiang hadir mewakili bupati Kepala Dinas Keuangan Bapak Abdullah dan sebagai peserta 4 Dinas yang nantinya akan menjadi pilot project bagi pemerintah kabupaten lainnya.

Di provinsi Aceh sendiri pemerintah yang menjalankan sistem CMS yaitu Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang. Bank Aceh mengharapkan kepada seluruh Pemerintah yang ada di Aceh dapat bersinergi bersama dalam mewujudkan Gerakan Nasional Non Tunai  yang dimulai dari pemerintahan dan nantinya akan diikuti oleh masyarakat luas.